Surat Perjanjian Hutang atau SPH adalah surat yang dibuat untuk menghindari berbagai hal yang akan merugikan perjanjian antara pemberi hutang, dan penerima hutang. Salah satu fungsi dari SPH adalah sebagai pengingat kepada pihak yang menerima hutang terhadap tenggat waktu yang harus ditepati untuk membayar hutang tersebut. Semua hal yang berkaitan dengan hal tersebut akan dicantumkan...Read More

Hukum perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur berbagai jenis bentuk usaha, dan usaha. Peraturan tentang perusahaan ini tercantum dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1982 yang berisi tentang Wajib Daftar Perusahaan dimana disebutkan bahwa Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap tipe usaha yang sifatnya tetap dan terus menerus didirikan, bekerja dan berlokasi...Read More

Indonesia memiliki Pancasila yang dipakai sebagai pandangan menjalankan kehidupan berbangsa. Hampir setipa penyelenggaraan yang berkaitan dengan negara akan diidasarkan pada Pancasila. Seluruh nilai-nilai yang ada di dalamnya adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Seluruh nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Nilai-nilai Pancasila dalam Sila Pertama Sila...Read More

Ultimatum remedium merupakan salah satu istilah yang ada di dunia hukum dan biasa dipakai dalam bidang penerapan sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut dilakukan sebagai senjata terakhir yang mana menggalakkan penegakan hukum. Terdapat artian khusus mengenai istilah yang satu ini dan ini diatur dalam pasal yang konkrit. Pengertian secara khusus tentang istilah ini dibahas dalam buku...Read More

Seorang pebisnis dalam menjalankan bisnis tentu perlu untuk mengadakan kontrak kerjasama dengan pihak lain. Seringkali dalam mengembangkan kegiatan bisnis, mereka perlu membuat surat kontrak hukum yang memuat apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalani bisnis. Kasus tersebut biasanya juga memuat sejumlah kompensasi apabila terdapat hambatan ketika menjalani bisnis. Contoh kasus yang menyebabkan...Read More

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan peradilan yang dibentuk pada 29 Desember 1986.  UU No 5 Tahun 1986 yang disebut juga sebagai Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebuah penanda terbentuknya PERATUN. Peradilan Tata Usaha Negara resmi beroperasi setelah terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991. Berdasarkan Peraturan Pemerintah...Read More