+62-812-87971-665
·
[email protected]
·
Senin-Jum'at 09:00-17:00
Konsultasi
+62-812-87971-665
·
[email protected]
·
Senin-Jum'at 09:00-17:00
Konsultasi
Contoh naskah akademik

Contoh Naskah Akademik yang Bisa Anda Jadikan Pedoman

Rancangan Undang-Undang tentang Disabilitas dalam Contoh Naskah Akademik

Naskah akademik adalah suatu naskah hasil penelitian maupun pengkajian hukum berkaitan dengan suatu masalah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terdapat pengaturan permasalah pada suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi maupun permasalahan serta kebutuhan hukum masyarakat. Jika kamu perlu mengetahui bagaimana naskah akademik tersebut, maka kamu bisa lihat contoh naskah akademik berikut.

Contoh Naskah Akademik secara Sistematika

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I               PENDAHULUAN

BAB II              KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK TENTANG RUU DISABILITAS

BAB III             EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DISABILITAS

BAB IV             LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RUU DISABILITAS

BAB V             JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP RUU

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN     : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Susunan di atas biasanya bersifat baku dan bisa kamu pakai sebagai contoh naskah akademik yang sedang disusun. Sebagai contoh lebih rincinya, maka kamu bisa saja melihat beberapa informasi di bawah ini.

BAB I dalam Contoh Naskah Akademik

PENDAHULUAN

Setelah adanya reformasi, terdapat perhatian tentang hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Perhatian terhadap HAM itu terjadi akibat pengalaman setelah masa kepemimpian rezim yang otoriter di masa orde baru. Ada banyak pihak bermunculan dalam rangka menguatkan perlindungan HAM oleh negara terhadap warga-warganya.

Capaian tentang HAM tersebut terwujud pada awal masa reformasi di Indonesia. Dalam amandemen terdapat reformasi konstitusi Indonesia yang menasukkan jaminan HAM sebagai individu dan warga negara. Indonesia sendiri menggunakan Pancasila dan UUD 1945 yang berisikan tentang penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang berhubungan dengan segala aspek berbangsa.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK TENTANG RUU DISABILITAS

HAM adalah segala kondisi yang wajib untuk dilindungi, dihormati, dan juga dipenuhi oleh negara dan juga seluruh elemen bangsa, seperti masyarakat. Penjaminan terhadap HAM di Indonesia perlu dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Salah satu HAM yang urgen untuk dilindungi di Indonesia berkaitan dengan hak penyandang disabilitas.

Seluruh penyandang disabilitas perlu mendapatkan perbaikan kehidupan dengan adanya perlindungan hukum. Hal ini ditujukan untuk terhadinya perubahan cara pandang, perkembangan lingkungan ragam disabilitas, perlindungan diskriminasi, dan lain-lain.

                                                                        BAB III dalam Contoh Naskah Akademik

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DISABILITAS

Bagian ini bisa dibuat menjadi bentuk tabel yang berisikan tentang peraturan perundang-undangan dan Pengaturan terkait penyandang disabilitas. Pada bagian ini Pengaturan terkait penyandang disabilitas akan berisikan tentang berbagai macam pasal. Sedangkan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan nama undang-undangnya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RUU DISABILITAS

Bab ini akan dibagi menjadi tiga macam yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pada bagian ini dibuat penjelasan serinci mungkin menggunakan banyak sumber pustaka.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP RUU

Di bagian ini menjelaskan bahwa RUU penyandang disabilitas sengaja diusulkan dalam rangka menggantikan UU penyandang cacat. Perubahan perlu dilakukan terhadap UU tersebut, karena dianggap pendekatan yang dipakai tidak cocok dengan kondisi masyarakat, nasional, maupun internasional.

Related Posts

Leave a Reply