+62-812-87971-665
·
[email protected]
·
Senin-Jum'at 09:00-17:00
Konsultasi
+62-812-87971-665
·
[email protected]
·
Senin-Jum'at 09:00-17:00
Konsultasi

Hukum Perusahaan yang Ada dalam UU No 3 Tahun 1982

Hukum perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur berbagai jenis bentuk usaha, dan usaha. Peraturan tentang perusahaan ini tercantum dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1982 yang berisi tentang Wajib Daftar Perusahaan dimana disebutkan bahwa Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap tipe usaha yang sifatnya tetap dan terus menerus didirikan, bekerja dan berlokasi di Indonesia serta bertujuan mendapatkan profit.

Hukum dianggap sebagai hal khusus yang memuat KUH Perdata dan juga KUHD. Ada juga tambahan beberapa peraturan lainnya yang berperan dalam penngaturan perusahaan. Ini tertuang sebagai hukum tertulis dan juga terdapat modifikasinya. Seluruh hukum ini disesuaikan dengan perkembnagan zaman dan berlaku di dunia perdagangan.

Dasar Hukum Perusahaan

Perundang-undangan sebagai dasar hukum perusahaan

Perundang-undangan yang merupakan dasar hukum umumnya adalah kumpulan peraturan saat masa Hindia-Belanda, dan masih dianggap berlaku hingga sekarang berdasarkan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan-peraturan tersebut adalah ketentuan yang terdapat pada KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang), KUH Perdata. Perundang-undangan yang lainnya dan juga termasuk sebagai dasar hukum antara lain, adalah:

  • PP No 15 Tahun 2009 berkaitan dengan Pajak Penghasilan.
  • UU No 40 Tahun 2007 membahas Perseroan Terbatas.
  • UU No 5 Tahun 2007 berkaitan dengan Penanaman Modal Asing.
  • UU no 19 Tahun 2003 membahas Badan Usaha Milik Negara.
  • UU no 19 Tahun 2002 berkaitan dengan Hak Cipta.
  • Dan lain-lain.

Kontrak perusahaan

Kontrak atau perjanjian merupakan perjanjian yang selalu ditulis, dan dianggap sebagai sumber utama hak, dan kewajiban beberapa pihak yang terlibat dalam sebuah kesepakatan. Dengan adanya kontrak semua pertentangan yang terjadi diantara pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut akan dapat diselesaikan secara damai, arbitrase, atau bahkan melalui pengadilan umum jika permasalahannya terus berlanjut. Dalam hal ini, isi kontrak memiliki peran yang sangat penting karena sifatnya yang dapat mempengaruhi hasil sebuah keputusan.

Kebiasaan

Kebiasaan juga merupakan sumber hukum, hanya saja tidak ditulis secara formal. Kebiasaan yang biasanya digunakan oleh perusahaan memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:

  1. Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.
  2. Perbuatan memiliki sifat perdata.
  3. Semua pihak telah menerimanya secara sukarela karena merupakan hal yang patuh, dan logis.
  4. Menerima konsekuensi dari berbagai akibat hukum yang telah disetujui semua pihak terkait.
  5. Tidak bertentangan dengan Undang-undang, dan sumber hukum yang berlaku.

Related Posts

Leave a Reply