+62-812-87971-665
·
[email protected]
·
Senin-Jum'at 09:00-17:00
Konsultasi
+62-812-87971-665
·
[email protected]
·
Senin-Jum'at 09:00-17:00
Konsultasi

Kedaulatan Rakyat di Indonesia yang Berperan dan pelaksanaannya

Sebagai warga Indonesia yang baik, penting untuk memahami kedaulatan rakyat di Indonesia. Istilah tersebut muncul dari bahasa latin yang dikenal sebagai supremus yang artinya kekuasaan paling tinggi. Kemudian terdapat pembahasan di jurnal milik Setyo Nugroho mengenai demokrasi. Di sana digambarkan bahwa kedaulatan ini adalah kedaulatan yang memiliki sistem penguasaan dengan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi dapat dikatakan bahwa sistem ini dapat memecahkan masalah yang sifatnya dominan dari kehendak umum alias rakyat.

Teori Kedaulatan Rakyat di Indonesia

Sebelum membahas lebih lanjut tentang teori ini, penting untuk memahami tentang kedaulatan rakyat dahulu berdasarkan teorinya. Dalam teori tersebut dinyatakan juga bawah memberikan kekuasaan paling tinggi di rakyat melalui wakil rakyat yang ada di bagian legislasi dan eksekutif. Perwakilan tadi hendaknya memenuhi harapan rakyat dengan penuh amanah.

Tidak hanya mewujudkan harapan rakyat, pemerintah maupun bagian legislative dituntut guna melindungi hak rakyat. Hal tersebut ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab wakil rakyat yang dijalankan penuh dengan hati nurani. Jika pemerintah tidak dapat melindungi hak rakyat, maka sudah sepantasnya ia mundur atau rakyat berhak menurunkannya dan menggantikan dengan yang lebih pantas.

Lembaga Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di Indonesia

Pada dasarnya lembaga yang perlu melaksanakan kedaulatan rakyat ini ada banyak di Indonesia. Katakanlah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kemudian terdapat lembaga kepresidenan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lain-lain. Masing-masing wakil rakyat tersebut memiliki peran yang berbeda dalam pemerintahan. Semua tugas yang mereka jalankan harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 di pasal 1 ayat 2.

Tugas MPR

  • Melakukan pengubahan dan penetapan atas UUD
  • Melantik pengangkatan presiden beserta wakil presiden
  • Memberhenntikan presiden dan wakkilnya akibat melanggar hukum
  • Melaksanakan pemilihan wakil presiden jika terjadi ekosongan pada jabatan tersebut dan proses pemutusan ada di persidangan

Tugas Lembaga Kepresidenan

  • Melaksanakan semua tugas berdasarkan Undang-Undang
  • Melantik dan juga memberhentikan menteri yang dianggap melanggar hukum
  • Mengadakan pengajuan terhadap RUU
  • Membuat Perppu
  • Melaksanakan pengajuan atas RAPBN

Tugas DPR

  • Melaksanakan penetapan terhadap RAPBN ynag diajukan oleh lembaga kepresidenan bersama presiden
  • Melaksanakan penetapan RUU
  • Melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan pemerintahan
  • Tugas Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK
    Memeriksa kondisi keuangan negara serta bertanggung jawab atas laporan pemeriksaan
  • Melaporkan hasil pemeriksaan negara kepada DPR, DPD, dan juga DPRD

Tugas Mahkamah Agung

  • Melakukan penagwasan terhadap Undang-Undang
  • Memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran Undang-Undang
  • Melakukan pengadilan di tingkat kasasi

Leave a Reply