+62-812-87971-665
·
[email protected]
·
Senin-Jum'at 09:00-17:00
Konsultasi
+62-812-87971-665
·
[email protected]
·
Senin-Jum'at 09:00-17:00
Konsultasi

Komisi Yudisial, Seluruh Informasi yang Berkaitan dengan Lembaga Ini

Pada dasarnya pembentukan Komisi Yudisial atau KY mengemban suatu tugas yang berkaitan dengan pengangkatan hakim agung. Lembaga ini juga berwenang untuk menjaga kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. Hanya memang pembentukan ini baru terjadai setelah adanya Amandemen Ketiga dari UUD 1945 yang terjadi pada tahun 2001.

Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 24B di UUD 1945. Mengapa akhirnya dibentuk komisi ini dalam rangka untuk memberikan perbaikan dalam keadilan dan peradilan di Indonesia. Dengan terbentuknya lembaga tersebut diharapkan Indonesia menjadi lebih baik dalam kedua bidang tadi yang mana sempay menjadi sangat muram dan terdapat banyak ketidakadilan.

Tujuan Pembentukan Komisi Yudisial

Lembaga ini terbentuk bukan sembarangan, karena memang ada banyak tujuan. Beberapa tujuan yang dimaksud dapat Anda lihat di bawah ini.

  1. Mencari calon hakim agung, hakim Ad Hoc yang bertempat di Mahkamah Agung, dan juga hakim yang ada di seluruh badan peradilan Indonesia berdasarkan keperluan serta tetap memperhatikan standar yang tepat.
  2. Berusaha untuk selalu meningkatkan kapasita maupun kesejahteraan dari hakim yang diangkat.
  3. Meningkatkan kepatuhan hakim atas keberadaan kode etik dan berhubungan dengan Pedoman Perilaku Hakim.
  4. Mewujudkan kepercayaan khalayak umum terhadap hakim.
  5. Mewujudkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang terbukti bebas KKN.

Tugas Lembaga Ini

Lembaga yang dibentuk ini memiliki tugas khusus di Indonesia. Semua tugas tersebut tercantum di dalam pasal 14 UU No 18 Tahun 2011. Di dalamnya memuat tentang pelaksanaan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 13 huruf A. Pasal tersebut mengusulkan kepada DPR tentang adanya pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc yang berlokasi di Mahkamah Agung. Dengan begitu, komisi ini memiliki tuas lenngkap berikut.

  1. Menyelenggarakan proses pendaftaran calon Hakim Agung
  2. Melakukan proses seleksi dengan baik atas calon Hakim Agung
  3. Menerapakan nama calon Hakim Agung
  4. Mengusulkan ke DPR nama calon Hakim Agung

Selain pasal tadi, ada juga pasal lain yang mengatur tentang tugas dari komisi yang satu ini. Pasal tersebut adalah Pasal 20 UU No 18 Tahun 2011. Pasal tersebut mengatur tentang penjagaan dan pengeakan atas kehormatan, perilaku, dan kuga keluhuran dari sang hakim. Dnegan kata lain terdapat tugas lain dari komisi ini berupa:

  1. Memantau dan selalu mengawasi perilaku hakim.
  2. Menerima dan memproses laporan dari public tentang adanya pelanggaran KEPPH
  3. Mmebuat verifikasi, investigasi, dan juga klarifikasi terhadap isu pelanggaran KEPPH.

Leave a Reply