+62-812-87971-665
·
[email protected]
·
Senin-Jum'at 09:00-17:00
Konsultasi
+62-812-87971-665
·
[email protected]
·
Senin-Jum'at 09:00-17:00
Konsultasi
Law Book

UU No 5 Tahun 1986 : Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan peradilan yang dibentuk pada 29 Desember 1986.  UU No 5 Tahun 1986 yang disebut juga sebagai Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebuah penanda terbentuknya PERATUN. Peradilan Tata Usaha Negara resmi beroperasi setelah terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1991 ini, Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan, dan daerah hukumnya berada di ibukota Kabupaten/Kota. Terbentuknya PERATUN adalah salah satu bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kepastian hukum, serta Hak Asasi Manusia (HAM).

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara UU No 5 Tahun 1986

UU Peradilan Tata Usaha Negara terbentuk karena beberapa pertimbangan yang tertera dalam kitab UU Republik Indonesia seperti di bawah ini:

  1. Bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat;
  2. Bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat;
  3. Bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional;
  4. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat.
  5. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan sesuai pula dengan UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, perlu dibentuk UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Related Posts

Leave a Reply